Liputan Khusus Berita

TKS Dirumahkan ?, Ini Pandangan DPRD Muratara

MURATARA.B.Lipuse.com – Keluarnya surat edaran Bupati Musi Rawas Utara No 32 Tahun 2021, tentang Penataan Tenaga Sukarela di lingkungan Pemkab Muratara, anggota DPRD Muratara, I Wayan Kocap Muratara memberi pandangannya karena berpotensi menimbulkan suasana tidak kondusif di masyarakat.

Disampaikanya pada awal media, tentang TKS akan dirumahkan pada 1 april mendatang, merupakan suatu kebijakan yang tidak sejalan dengan janji politik pada saat kampanye.

“Bupati terpilih menjanjikan akan menaikan gaji para TKS. Hari ini pihak Pemkab Muratara mengeluarkan kebijakan Rasionalisasi dan evaluasi TKS, yang berujung sebagian besar TKS dirumahkan,” ungkap Wayan

Diawal periode pemerintahan Devi Suhartoni dan Innayahtullah sebagai Bupati dan Wakil Bupat Muratara, seharusnya mereka menunaikan apa yang menjadi janji politik pada kampanye Pilkada kemarin, seperri menaikan gaji para TKS bukan mengevaluasi hingga sebagian besar mereka dirumahkan

“Artinya ini kontra Produktif dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye. Janji politik itu untuk direalisasikan, bukan hanya sekadar digunakan untuk mendulang suara belaka”, terang I wayan.

Lanjutnya, disaat kondisi pandemi covid-19, Pemkab semestinya membantu kondisi ekonomi para TKS bukannya malah memberhentikan, hal ini tentunya akan berdampak negatif pada berbagai aspek pelayanan, baik aspek kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Lebih baik Bupati dan Wakil Bupati, mengkaji ulang surat edaran yang dikeluarkan hari ini. Selasa (30/3/2021) karena kontra produktif dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye dan segera Merealisasikan Janji Politik mereka,” ujar Wayan

Terkait anggaran untuk para TKS Pemkab harus mencari solusi, baik itu menggunakan dana CSR Perusahaan yang kita ketahui ada kisaran 40 perusahaan di Muratara, maupun dana dari pusat yang selaras dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye sehingga para TKS terbantukan.

“Mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan dimasa Pandemi ini, para TKS semestinya dibantu dengan dinaikan gajinya bukan malah diberhentikan. Hendaknya Pemkab lebih solutif dalam menangani perihal TKS ini, agar menciptakan iklim suasana yang kondusif dan memberikan win win solusi,” harapnya. (Rls/Zamzami)