Liputan Khusus Berita

Mediasi Belum Temukan Kata Sepakat.

MURATARA.B-Lipuse.com – Rapat mediasi lanjutan terkait tuntutan puluhan sopir dan karnet mobil tangki PT. Saleraya Merangin Dua (SRMD),yang diduga diberhentikan sepihak oleh subkontrak PT. SRMD, belum menemukan kata sepakat.

Rapat di laksanakan dalam ruang rapat Kantor Kecamatan Rawas Ilir yang dihadiri pihak PT. SRMD, Dua perusahaan Subkotrak PT.SRMD, Disnakertrans serta aparat kepolisian resort Muratara. Selasa (12/1/2020)

Rapat tersebut sempat diwarnai keributan adu mulut dari kedua belah pihak yang berseteru.

Koordinator yang mewakili pekerja yang diberhentikan, Junet didampingi Dian Candra menyampaikan pada awak media, mediasi belum menemukan hasil kesepakatan dan permasalahan mereka diarahkan ke Disnakertrans Muratara.

“Kami menuntut keadilan untuk dipekerjakan Kembali. Dulu, saya pernah sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) namun yang dia dapatkan justru dianggap salah,” ungkap Junet

Sementara itu, selaku perwakilan PT. SRMD, Kepala Lapangan Ansori menjelaskan, “Dari awal pihaknya sudah mengatakan bahwa rana permasalahan itu silahkan tanya pada PT.PWS dan PT. SBP selaku subkontrak saleraya terkait pengangkutan minyak,’ jelasnya

Terpisah, Kabid Disnakertrans Muratara, Feri, usai rapat mediasi menyampaikan, terkait permasalahan hubungan kerja antara pekerja dan PT.PWS, mengarahkan agar bisa menyampaikan kepada pihaknya, tentang permasalahan pemutusan hubungan kerja oleh PT.PWS terhadap pekerjanya.

“Sesuai aturan Permenakertrans nomor 29 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan pekerja kepada perusahaan lain, terkait hal tersebut pihak PT.SRMD selaku pemilik kerja, ada kekurangan beberapa hal yang belum disampaikan. Sebaliknya, pihak penerima kerja yakni subkontraktornya PT.PWS sudah ada penyampaian.

Dalam hal ini, yang disampaikan oleh PT.PWS selaku subkontrak PT.SRMD seperti aturan wajib lapor tentang jumlah tenaga kerja, perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja telah dilakukan. Kedepanya permasalah ini akan di selesaikan dengan sistem kewenangan yang ada pada Disnakertrans,” tutupnya (zamzami)