Liputan Khusus Berita

Abdul Aziz : Lonsum Harus Melaksanakan Anjuran Disnaker

MURATARA.B-Lipuse.com – “PT London Sumatera (Lonsum) Harus melaksanakan anjuran Dinas Tenaga Kerja kabupaten Musi Rawas Utara,” tegas kuasa hukum para pekerja, Abdul Aziz. Kamis (9/7/2020)

Hal itu di tegaskannya setelah dilakukan pertemuan antara Disnaker Muratara dengan membawa 4 persoalan para Pekerja PT Lonsum yang juga di hadiri Maneger Bukit Hijau Estate, Syahrul dan Zulfani HRD Bingin Teluk Locasion. Pertemuan di pimpin Kabid HI, Fery Aprianto didampingi M. Doni sebagai Notulen rapat.

Selaku kuasa hukum pekerja, Abdul Aziz menyampaikan persoalan yang tengah dihadapi tenaga kerja yakni,

Rudi Hartono di PHK pertanggal 19 April 2020 dengan tuduhan sepihak melanggar pasal 158 ayat (1) UU 13/2003. Yang telah bekerja selama 22 tahun hanya di berikan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp.27 Juta (Ketentuan Pasal 256 ayat 3).

Keputusan tersebut dilakukan terburu-buru dengan melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan. Pasal 158 yang di jadikan landasan telah di cabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No: 012/PUU-I/2003.

Kemudian Atas dugaan pelanggaran tersebut telah di lakukan skorsing Melalui surat No: 153/BHE/SKR/IV/2020, yang seharusnya dilakukan pembinaan sesuai dengan anjuran PUK SPSI BHE pada Risalah Bipartit. Tidak boleh orang dalam peristiwa yang sama dilakukan hukuman yang berulang.

Dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003 harus dilakukan dengan Surat Peringatan (SP) dengan jangka waktu 6 bulan, jika melakukan pelanggaran kembali baru dapat di ambil tindakan.

Dugaan pelanggaran berat yang di tuduhkan bertentangan dengan Peraturan MA no 12 tahun 2012. Jika pun dugaan itu benar maka bukan pelanggaran berat, melainkan tindak pidana ringan.

Oleh karena itu PHK An. Rudi Hartono harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan pasal 151 UU 23/2003. PHK tersebut secara material mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat tentang uang pesangon dengan lama masa kerja 2 Kepmen serta uang pengganti hak ( Pasal 156 ayat 4), total kerugian materi mencapai 60 juta rupiah.

Sementara pekerja Tabrani, Aswami dan Sastra mengalami kerugian materi akibat PHK karena antara pembayaran pesangon dengan faktual bekerja berbeda. Dalam pembayaran pesangon atas nama sastra dan asmawi dinyatakan bekerja selama 3,5 tahun padahal faktual nya 5.5 tahun, begitu juga Tabrani pembayaran pesangon 17.6 Tahun padahal faktual nya 23,3 tahun.

Hal itu sesuai dengan surat keterangan bekerja yang di keluarkan sendiri oleh manager Bukit Hijau Estate. Total kerugian selisih tersebut mencapai 20 Juta rupiah.

Sikap perusahaan yang telah di cantumkan pada notulen pertemuan atas persoalan, Rudi Hartono menyatakan tetap pada keputusan semula dengan tetap menghormati keberatan atas keputusan tersebut serta menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan.

dalam hal ini dapat dimaknai akan melaksanakan apa yang menjadi segala ketentuan yang diatur dalam UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial (PPHI).

Sementara untuk Asmawi, Sastra dan Tabrani, akan melakukan pengecekan data terhadap perbedaan dari Departemen HDR dan Departemen Kantor Bukit Hijau Estate dan siap membayar jumlah selisih jika betul ada selisih bayar.

Berdasarkan pertemuan tersebut, dengan memperhatikan Risalah Bipartit dan keterangan kedua belah pihak, serta dokumen-dokumen terkait dari kedua belah pihak, maka Disnaker menyimpulkan dalam bentuk anjuran yang tertulis dalam Notulen rapat adalah sebagai berikut :

Rudi Hartono telah melakukan kelalaian dan atas hal tersebut PHK yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan pasal 161 ayat (3). Pihak perusahaan wajib mengeluarkan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) yang pesangon satu kepmen, Pasal 156 ayat (3) uang penghargaan masa kerja dan pasal 157 ayat (4) uang pengganti hak.

Asmawi, Sastra dan Tabrani, Disnaker Muratara meminta perusahaan melakukan penyampaian data paling lambat 10 hari kerja.

“Menanggapi anjuran dari Disnaker, kami pihak pekerja menerima dan secara tertulis akan di sampaikan pada Senin 13 Juli 2020 mendatang. Meskipun ada kehilangan hak Rudi Hartono satu Kepmen yakni, gaji pokok dikalikan 9 bulan sekitar 30 jutaan rupiah,” dan

“Agar persoalan ini tidak berlarut-larut serta menghormati sikap dan pendapat dari Disnakertrans kami menerima, jika perusahaan menolak kami siap membawa persoalan ini ke Pengadilan Hubungan Industerial. Masyarakat bisa menilai siapa yang tidak patuH pada hukum dan pemerintahan,” Urai kuasa hukum Abdul Aziz

Sambungnya.”Terhadap persolan Asmawi, Sastra dan Tabrani semua dokumen tidak bersesuaian dikeluarkan oleh pihak perusahaan, bukan pekerjaan mengada-ada. Dokumen itu juga telah di sampaikan pada pihak Disnaker Muratara,” tutupnya. (Tamrin)