Liputan Khusus Berita

KPLK Desak Kejari Ungkap Kasus

LUBUKLINGGAU.B-Lipuse.com – Komunitas Pemuda Lawan Korupsi (KPLK) yang tergabung dari beberapa OKP diantaranya, Pemuda Bulan Bintang (PBB), Pemuda Mandala Trikora (PMT) dan Garda Muda Merah Putih (GMMP) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, melakukan aksi damai. Rabu (25/9/2019) kisara pukul 10.WIB

Aksi damai yang dikoordinir Heri Padri, menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak kejaksaan, agar menyelesaikan kasus-kasus yang telah masuk laporanya, Massa aksi menganggap Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, telah melalaikan tugas, peran dan fungsi

“Kami menganggap pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, telah melalaikan tugas, peran dan fungsi ,” ungkap Heri

Beberapa tuntutannya yang meminta Kejaksaan Negeri menyelesaikan dan menuntaskan kasus-kasus diantaranya yakni, tuntaskan kasus dugaan pungli yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2019, yang sudah masuk dikejaksaan dan kasus kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa (PAPD-DBMPD) Tahun 2019. Yang anggarannya di bebankan ke APBDes.

“Apa kabar berita dari kedua kasus ini yang tidak diketahui lagi kemanakah rimbanya, Apakah sudah di peti emaskan atau di peti berangkaskan, masyarakat berkewajiban tahu atas perkembangan kasus yang di tangani oleh pihak kejaksaan,” ucapnya keheran-heranan

Lanjut dia “Kami dari Komunitas Pemuda Lawan Korupsi, mempertanyakan, apa kabar orang-orang yang telah dipanggil pihak kejaksaan yakni, Eks Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, inisial “M F” dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas inisial ” I E” ,” ungkap Heri

Selanjutnya, Heri Padri selaku koordinator aksi juga menyampaikan kepihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, meminta agar secepat mungkin untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. “Apa bila kasus tersebut belum menemui titik terang atau kejelasannya, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, karena masyarakat butuh akan kepastian hukum,” tegas Heri. (Tiem)