Liputan Khusus Berita

Kantor Dispora Lubuk Linggau Tampak Lengang

LUBUKLINGGAU.B-Lipuse.com – “Silahkan datang pagi, kisara pukul 09.00 WIB,” ujar salasatu staf Dispora Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, saat kami datangi kantor DISPORA Lubuk Linggau, untuk konfirmasi. Selasa (8/10/2019) kisara pukul 15.20 WIB.

Pantauan. Kantor nampak lengang padahal masih jam kerja kisara pukul 15.20 WIB. Kabid Kepemudaan, Ferdi tidak berada ditempat, pun Sekretaris dan Kadis Dispora Lubuk Linggau.

Mengutip, Dana Hibah OKP Diduga Pakai SPJ Fiktif , KabarSriwijaya.com – Dana hibah yang berasal dari APBD Kota Lubuklinggau yang diperuntukkan kepada puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, Geru, karena diduga pakai SPJ Fiktif. Senin, (07/10/2019).

Ketua OKP Wira Karya Indonesia (WKI) Kota Lubuklinggau, Faisal Effendi menjelaskan, dari awal dana OKP sebesar Rp.625 juta yang dibagi melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) tersebut sudah menuai berbagai respon penolakan, karena berpotensi berbenturan dengan aturan hukum.

Setelah Dana ini masuk ke Dispora atau menjadi anggaran Dispora, proses pembagian atau penyeleksian organisasi yang berhak mendapatkan anggaran itu diduga asal-asalan.

“Tidak ada standard baku seleksi OKP penerima Dana Hibah tersebut,” katanya.

Dilanjutkan Faisal, tujuan awal dana hibah tersebut melalui organisasi AP3L, namun penggelontoran dana itu dibatalkan karena AP3L belum bisa menerimah hibah sebab belum genap 3 tahun berdiri.

Yang membuat geru dan jadi persoalan saat ini adalah, Dispora seakan mengakui dan tunduk dengan pengurus AP3L untuk menentukan OKP mana yang berhak menerima dana tersebut.

“Secara tidak langsung Dispora memfasilitasi dugaan-dugaan penyalahgunakan wawenang,” tegas Faisal.

Padahal, lanjutnya, dikala dana itu sudah masuk ke Dispora otmoatis dana itu suda menjadi hak Dispora bukan AP3L untuk mengatur reguliasi OKP mana saja berhak menerima dana tersebut, dan itu murni pihak Dispora yang mengaturnya.

Dalam hal ini, Faisal dan rekan OKP lainnya mendesak pihak Dispora untuk tidak mencairkan sisa dana itu, sedianya untuk 25 OKP yang saat ini tinggal 15 OKP lagi yang belum menerima, karena banyak persoalan yang belum diselesaikan.

“Ini akan menimbulkan perpecahan pemuda di wilayah kota Lubuklinggau dan kami meminta pihak BPK untuk mengaudit SPJ 10 OKP yang suda cair maupun 15 OKP yang masuk seleksi namun belum cair, karena kami menduga SPJ itu fiktif,” jelas Faisal.

Pihaknya menegaskan, bila persoalan itu tidak diselesaikan maka akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, baik 10 OKP yang sudah cair maupun 15 OKP yang belum.

“Kami menduga ada niat dan pemufakatan jahat oleh pihak Dispora dan OKP untuk memuluskan SPJ 15 OKP yang diduga fiktif,” ujarnya.

Dugaan pemufakatan jahat dilakukan, Dispora memerintahkan pengurus OKP untuk membuat kegiatan terlebih dahulu baru Ganti Uang (GU), namun tak sedikit kegiatan diduga tidak dilakukan hanya melampirkan foto kegiatan lama untuk SPJ.

Ini daftar beberapa OKP yang persyaratan lengkap namun tidak menerima dana hibah tersebut, DPC WKI faisal efendi, DPD GMMP Surya Ade Wijaya, DPC FOKUSMAKER Azani, DPD PPMS Alvinus.

Sementara kepala Dispora saat dihubungi wartawan via WhatsApp dan Telephone, tak mendapat jawaban. (Tamrin)