Liputan Khusus Berita

Herman Sawiran : Dewan Jangan Jadi Ayam Sayur

LUBUKLINGGAU.B-Lipuse.com – Bungkamnya beberapa dewan komisi 1 Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, saat dimintai keterangan terkait dilaporkannya Wali Kota Lubuklinggau ke Kejati Sumsel oleh LP2D, membuat Koordinator Gerakan Sumpah Undang Undang (GSUU), Herman Sawiran berang.

DPR atau anggota dewan, dipiih oleh rakyat sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk membela rakyat serta mengawasi kinerja pemerintah diwilayah masing-masing dan mereka harus paham akan tugas pengawasan.

“Apa dewan tidak bisa membaca isi audit BPK, Intinya tugas dewan itu mengawasi pemerintah dan tugas unsur pimpinan. Dewan bukan tong sampah BPK, setiap surat atau berkas hasil audit pasti ada hak jawab dewan,” kata Herman yang juga mantan aktivis 98.

Lanjutnya, “Tupoksi dewan sebagai pengawas Nol besar. Sikap dewan harus tegas jangan jadi ayam sayur. Dimana muka dewan lama yang menjabat lagi, jika tidak berani mundur saja untuk apa jadi dewan” tegas Herman Sawiran berapi-api. Jum`at (16/8/2019)

Masih kata Herman, “Sudah sangat jelas aturan Undang Undang tentang BPK, jika dalam kurun waktu Enam (6) bulan tidak dilaksanakan penyelesaiannya maka sudah masuk kedalam ranah hukum.  Intinya GSUU muak melihat kwalitas dewan yang tidak berani berkomentar, apa alasan mereka. Bagaimana mau jadi pengawas pihak Exsekutip,” jelasnya dengan nada kesal.

“Sungguh sangat disayangkan saat pencalonan DPR beberapa bulan lalu saya mengalami kecelakaan parah, sehingga tidak bisa melanjutkan perjuangan menuju kursi dewan kota melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” tutupnya.

Untuk diketahui,  Berdasarkan rilis LP2D ke redaksi B-Lipuse,com bahwa telah dilaporkan dengan laporan No 01/LP/SS/VII/2019 tertanggal 8 Juli 2019. Dalam hal ini kami melaporkan Walikota Lubuklinggau di duga telah melakukan tindak korupsi sesuai hasil audit BPK Provinsi Sumatera Selatan No 27.A/LPH/XVIII.PLG/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018.

Dari hasil Audit BPK provinsi sumatera Selatan, sengketa lahan dengan pihak ketiga ( PT Cikencreng ) berpotensi kehilangan aset tetap sebesar 117.941.650.164,00 dan aset lain sebesar 392.892.500.00 ( sesuai resume audit BPK ). Selanjutnya terdapat realisasi modal belanja TA 2017 di atas tanah bersengketa ( PT Cikencreng ) dengan nilai Rp. 15.990.531.000,00. (Tamrin)